Pemkab Bekasi Mulai Terapkan TTE untuk SKP, Targetkan 25 Ribu ASN hingga Akhir 2026

PEMERINTAHAN   Sep 10, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 82 Kali

---

CIKARANG PUSAT - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi melalui Bidang Persandian bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan pendampingan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KH. Noer Alie, Gedung Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (10/09/2026).

Kepala Bidang Persandian Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Dede Sutardi, mengatakan aktivasi TTE tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan digitalisasi pemerintahan, khususnya dalam penerapan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis elektronik.

“Ya, aktivasi TTE ini diwajibkan untuk seluruh ASN di Kabupaten Bekasi. Intinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya untuk penandatanganan SKP berbasis elektronik,” ujar Dede.

Dia menjelaskan, pendampingan ini digelar selama 3 hari. Pada tahap awal ada sekitar 1.500 ASN yang menjadi sasaran aktivasi TTE. Selanjutnya, penerapan akan dilakukan secara bertahap hingga mencakup sekitar 25 ribu ASN yang terdiri dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bekasi.

Dede menyebutkan pada hari kedua, pendampingan diberikan kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi dan Dinas Kesehatan. Kemudian pada hari ketiga akan berlanjut untuk Dinas Pendidikan selama dua sesi.

Dede menegaskan, Diskominfosantik akan terus memberikan dukungan kepada seluruh perangkat daerah dalam penerapan sistem digital tersebut. Menurutnya, TTE diharapkan dapat mempercepat proses penandatanganan dokumen sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan, baik untuk kebutuhan internal pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Pada intinya, Diskominfosantik berupaya selalu mensupport semua perangkat daerah dalam rangka percepatan digitalisasi di Kabupaten Bekasi. Adapun manfaat TTE secara paripurna pelayanan, bisa mempercepat pelayanan untuk penandatanganan, baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal),” jelasnya.

Selain penerapan TTE untuk SKP, Dede menyebut penggunaan TTE pada dokumen ijazah tingkat SD dan SMP juga menjadi salah satu terobosan dalam digitalisasi pelayanan di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, penerapan tersebut mendapat sambutan baik dari perangkat daerah maupun ASN karena dapat mendukung pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Bekasi, Haikal, mengatakan penerapan TTE diarahkan untuk seluruh ASN di Kabupaten Bekasi khususnya dalam proses penandatanganan SKP.

“Dalam kegiatan ini, kami dari BKPSDM ingin memastikan bahwa SKP pada 25 ribu ASN di Kabupaten Bekasi (PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu) akan dilakukan dengan cara TTE,” kata Haikal.

Haikal menyebut penerapan tersebut diawali melalui pilot project pada 5 perangkat daerah terlebih dahulu. Yakni BKPSDM, Bappeda, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Setelah tahap awal tersebut, penerapan TTE akan dilanjutkan secara bertahap hingga akhir 2026 dengan target penyelesaian hingga mencakup 25 ribu ASN Kabupaten Bekasi.

Menurut Haikal, penerapan TTE menjadi bagian dari proses transisi administrasi pemerintahan dari penggunaan tanda tangan manual atau tanda tangan basah menuju sistem digital. Langkah tersebut diharapkan dapat menunjang percepatan digitalisasi sekaligus membuat proses administrasi kepegawaian menjadi lebih efektif.

“Harapan kami dalam menunjang digitalisasi penandatanganan elektronik ini, untuk merubah tanda tangan basah ke digital. Kita sedang mencoba melakukan transisi dari tanda tangan manual ke tanda tangan digital (TTE),” tutur Haikal.

Haikal juga menyampaikan bahwa penerapan TTE untuk dokumen SKP tersebut menjadi salah satu terobosan yang dinilai merupakan hal baru.

“Ya, memang ini bisa dibilang pertama ya, mungkin di Jawa Barat. Sepengetahuan kami, TTE untuk dokumen SKP itu memang baru ada di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

Reporter : Refki Maulana

Editor : Yus Ismail