Plt Bupati Bekasi Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Merata di Setiap Desa Jadi Fokus RKPD 2027

PEMERINTAHAN   Jan 26, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 115 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan tema “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas, Pelayanan Berkualitas, dan Ekonomi Berkelanjutan” sebagai arah pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tema tersebut menegaskan komitmen Pemkab Bekasi untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2027 yang digelar secara virtual dari Command Center Diskominfosantik, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (26/01/2026).

“Tema pembangunan tahun 2027 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan berkelanjutan,” ujar Asep.

Ia menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pembahasan Rancangan Awal RKPD bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, RKPD memiliki peran strategis karena menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, termasuk penetapan target kinerja pembangunan daerah yang terukur, serta kerangka ekonomi dan pendanaan daerah.

“RKPD Tahun 2027 juga merupakan bagian dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029, sehingga harus menjamin keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan,” jelasnya.

Asep mengakui, Kabupaten Bekasi masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui forum ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan, agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menekankan beberapa hal penting dalam pelaksanaan forum, antara lain pentingnya kesatuan pandangan antar pemangku kepentingan dalam memahami isu strategis daerah, serta perlunya perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan.

Selain itu, perumusan program dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan daerah agar dapat dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk menjaga etika, saling menghormati, dan menghargai dalam forum ini, sehingga diskusi berjalan konstruktif dan menghasilkan kesepahaman bersama,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diikuti oleh unsur DPRD Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kabupaten/Kota sekitar, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, unsur kawasan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Menutup sambutannya, Plt Bupati Bekasi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas kontribusi pemikiran yang diberikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Reporter : Fajar CQA

Editor : Fuad Fauzi