Terbanyak di Indonesia, DLH Kabupaten Bekasi Bangun 556 Bank Sampah, Ubah Sampah Jadi Cuan

PEMERINTAHAN   Jul 23, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 527 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Melalui program Bank Sampah, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait, mengatakan hingga April 2026 jumlah bank sampah di Kabupaten Bekasi telah mencapai 556 unit, menjadikannya sebagai daerah dengan bank sampah terbanyak di Indonesia.

"Target kami satu RW satu bank sampah. Saat ini baru 556 unit, sementara jumlah RW di Kabupaten Bekasi sekitar 3.000. Artinya masih ada ruang besar untuk terus dikembangkan," kata Syafri Doni dalam Podcast Rumah Bekasi di Kantor DLH Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (23/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan tersebut bukan karena besarnya anggaran pemerintah, melainkan tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomi.

Sebelum pembentukan bank sampah, DLH terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada pengurus RW agar mampu melakukan edukasi pemilahan sampah kepada warga.

"Dulu orang menganggap mengumpulkan sampah itu pekerjaan yang tidak berguna. Setelah dijalankan satu hingga dua tahun, ternyata hasilnya bisa menjadi tambahan penghasilan. Di situlah pola pikir masyarakat mulai berubah," ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai jenis sampah seperti plastik, kertas, kaca hingga minyak jelantah kini telah memiliki pasar. Bahkan minyak jelantah yang sebelumnya dibuang ke saluran air kini dapat dijual dengan harga sekitar Rp6.000 per kilogram, sehingga selain memberikan nilai ekonomi juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan.

DLH juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan daur ulang untuk menyerap hasil pemilahan sampah dari bank-bank sampah yang ada di Kabupaten Bekasi. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan setiap desa memiliki Bank Sampah Induk yang sekaligus berfungsi sebagai TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Menurut Syafri, keberadaan Bank Sampah Induk akan meningkatkan nilai jual sampah karena sudah melalui proses pencacahan sebelum dikirim ke industri daur ulang.

"Kami sedang mengupayakan agar pembangunan Bank Sampah Induk tidak sepenuhnya menggunakan APBD, tetapi melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan sektor swasta," katanya.

Ia berharap semakin banyak masyarakat yang aktif memilah sampah dari rumah sehingga volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng dapat terus berkurang.

Reporter : Fajar CQA

Editor : Yus Ismail