Pemkab Bekasi Cover Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Buruh Tani dan Pekerja Rentan

PEMERINTAHAN   Feb 7, 2023  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 967 Kali

---

CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mendaftarkan pekerja rentan, termasuk buruh tani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dananya dicover langsung oleh pemerintah daerah.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, jumlah buruh tani yang akan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak kurang lebih 26.800 orang yang merupakan jumlah terbesar di Jawa Barat dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Dani Ramdan, usai menerima visitasi Tim Paritrana Award Provinsi Jawa Barat, terkait validasi komitmen peningkatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023, di Ruang Rapat KH. R Ma'mun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi Cikarang Pusat, pada Selasa, (07/02/2023).

"Komitmen saya sebagai Penjabat Bupati Bekasi, saya ingin membuat legacy, sesuatu yang bisa dikenang oleh masyarakat, meskipun bukan fisik, yaitu meningkatnya coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, karena kalau jaminan BPJS kesehatan kita sudah 98 persen," ungkapnya.

Menurutnya upaya mengcover jaminan sosial ketenagakerjaan ini dinilai penting dalam menjamin masyarakat saat kondisi bekerja, jika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

"Karena masyarakat tidak hanya mengalami masalah ketika sakit, ketika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, menjadi tulang punggung keluarganya, nah itu bisa dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan, Pemkab Bekasi sedang mengembangkan mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Non-ASN dan pekerja rentan lainnya.

"Jadi untuk para Non-ASN dan Pekerja Rentan, nah inilah sebuah legacy yang akan kita tinggalkan selama saya menjabat sebagai Pj Bupati Bekasi," katanya.

Sementara itu Ketua Tim Visitasi Paritrana Award Kesra Setda Provinsi Jabar, Cecep Darmawan menyampaikan, Kabupaten Bekasi berkemungkinan masuk menjadi salah satu nominator sebagai daerah yang punya komitmen terhadap Non-ASN dan pekerja rentan dalam mengcover jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kita ingin juga memastikan bagaimana Kabupaten Bekasi ini membuat semacam roadmap, misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan, bagaimana coverage khususnya kepada Non-ASN dan pekerja-pekerja rentan, saya yakin melihat datanya, itu ke depan akan lebih baik, tetapi perlu komitmen," ungkapnya.

Darmawan menambahkan, setelah sebelumnya melalui tahap administrasi dan wawancara, visitasi ini merupakan upaya validasi. Dia berharap kepada Pemkab Bekasi ke depannya untuk terus meningkatkan coverage jaminan sosial ini.

Sementara itu Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cikarang, Andri Rudiantara menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Bekasi yang telah memberikan kebijakan dalam hal komitmen jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kita bisa lihat tadi ada perlindungan untuk petani sebanyak 26.800 orang, dan beliau (Pj Bupati) juga menganggarkan di 2023, ini terbesar secara nasional, dan unik karena mereka adalah petani sawah (padi)," jelasnya.

Reporter : Fajar CQA
Editor      : Yus Ismail