Manfaatkan Data FSVA, Pemkab Bekasi Optimalkan Program Ketahanan Pangan

PEMERINTAHAN   Nov 5, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 73 Kali

---

CIKARANG PUSAT - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Setda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini mengatakan, data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan instrumen penting untuk memetakan kondisi ketahanan pangan sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus.

Hal itu disampaikan Ani Gustini pada Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Gedung Wibawamukti, Kompleks Pemda Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (05/11/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Bekasi Nia Yuniawati Asep, camat se-Kabupaten Bekasi, para kepala desa, perwakilan BUMDes, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

"Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa desa yang masuk kategori rentan pangan. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama dan perlu ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Ani, ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ketersediaan bahan pokok di pasar, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, hasil pemetaan FSVA diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi acuan bagi camat dan kepala desa dalam menentukan program penanganan kerawanan pangan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Ani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan dunia usaha. Terlebih, Kabupaten Bekasi memiliki potensi sektor industri yang dapat dilibatkan dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita perlu berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi. Saya berharap masing-masing perusahaan dapat ikut bertanggung jawab membantu masyarakat, minimal di lingkungan sekitar perusahaannya,” katanya.

Selain kolaborasi dengan dunia usaha, pemanfaatan dana desa juga menjadi bagian penting dalam penguatan ketahanan pangan. Ani menyampaikan bahwa alokasi 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan perlu disosialisasikan kembali, khususnya kepada para kepala desa yang baru, agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Asep Buchori, menjelaskan bahwa Rakor tersebut bertujuan menyelaraskan hasil pemetaan FSVA dengan kebijakan dan program penanganan kerawanan pangan di tingkat desa.

“Melalui pemetaan ini, para pemangku kebijakan bisa melihat sejauh mana kerawanan pangan di Kabupaten Bekasi dan bagaimana kondisi tersebut dapat diperbaiki. Penanganannya harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pesisir,” jelasnya.

Asep mengatakan, hasil pemetaan akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi, mulai dari bantuan pangan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pemberdayaan potensi lokal. Salah satunya melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk mendukung ketersediaan pangan keluarga.

Selain itu, pihaknya juga memperluas peluang kolaborasi dengan dunia usaha agar dukungan terhadap program ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada APBD.

“Contohnya, pekarangan rumah bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian, kita ingin menggandeng beberapa perusahaan sehingga tidak harus bergantung pada APBD. Sehingga diharapkan CSR juga dapat membantu program ketahanan pangan masyarakat. Kita ingin ada keterlibatan berbagai pihak,” ungkapnya.

Terkait pemanfaatan dana desa, Asep berharap alokasi tersebut dapat digunakan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, program ketahanan pangan pada 2027 dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di desa-desa yang membutuhkan perhatian.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan monitoring secara berkelanjutan. Langkah ini diperlukan agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta memberikan dampak terhadap perbaikan kondisi pangan.

“Kita tidak ingin hanya melakukan pendataan atau monitoring. Harus dilihat perkembangannya, mulai dari masyarakat yang membutuhkan, pemberian bantuan, sampai apakah sudah ada perbaikan kondisi atau belum,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan turut menggandeng Pokja PKK serta memperkuat koordinasi dengan camat dan kepala desa. Kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di lingkungannya.

Melalui pemanfaatan data FSVA, optimalisasi potensi desa, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan dunia usaha, Pemkab Bekasi menargetkan penanganan kerawanan pangan dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Reporter : Refki Maulana

Editor      : Yus Ismail