Rabu, 22 Juli 2026

BPS Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

PEMERINTAHAN   Jul 21, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 67 Kali


id13338_IMG-20260721-WA0070.jpg
Acara High Level Meeting (HLM) bertajuk Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan, yang digelar di Nuanza Hotel & Convention, Jalan KH Makmun Nawawi, Km.40 Cikarang Selatan, Selasa (21/07/2026). Foto : Refki Maulana/Diskominfosantik.

CIKARANG SELATAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Komitmen tersebut ditegaskan melalui High Level Meeting (HLM) bertajuk Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan, yang digelar di Nuanza Hotel & Convention, Jalan KH Makmun Nawawi, Km. 40 No.17, Cikarang Selatan, Selasa (21/07/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja bersama kepala perangkat daerah terkait.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik pemerintah, tetapi juga menjadi fondasi bagi dunia usaha, pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi.

"Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita bersama. Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Data yang lengkap dan akurat akan menjadi landasan keputusan yang tepat untuk masa depan Indonesia dan masa depan perusahaan yang lebih baik," ujar Amalia.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, BPS berupaya melengkapi peta ekonomi nasional sehingga seluruh pelaku usaha, termasuk industri pengolahan, dapat tercatat secara utuh sebagai bagian dari kekuatan ekonomi Indonesia.

"Jangan sampai pelaku usaha terlewat tercatat. Jika tidak masuk dalam sensus, maka kontribusinya tidak akan terlihat dalam peta ekonomi Indonesia. Padahal industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar perekonomian nasional," katanya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh data perusahaan yang disampaikan melalui Sensus Ekonomi dijamin kerahasiaannya. BPS, kata dia, memiliki sistem keamanan berlapis yang didukung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Peruri, serta PT Telkom Indonesia sehingga data individu tidak akan dipublikasikan maupun digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaa, Prof. Yassierli menilai keberadaan data statistik yang akurat telah menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ketenagakerjaan nasional. Berbagai program strategis, mulai dari penetapan kebutuhan hidup layak, pengembangan vokasi hingga penyusunan informasi pasar kerja, selama ini memanfaatkan data yang dihasilkan BPS.

"Yang kita bangun adalah kebijakan berbasis data atau evidence based policy. Hampir semua kebijakan strategis Kementerian Ketenagakerjaan sangat terbantu oleh hasil survei dan pendataan BPS,"ujar Yassierli.

Ia mengungkapkan pemerintah terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan pemagangan. Tahun ini pemerintah menambah anggaran Rp1,7 triliun untuk pelatihan vokasi bagi 300 ribu peserta serta meningkatkan kuota pemagangan menjadi 150 ribu orang sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri.

"Ketika data industri semakin lengkap melalui Sensus Ekonomi 2026, kami dapat mengarahkan program pelatihan vokasi dan pemagangan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan dunia usaha. Dampaknya tentu akan meningkatkan daya saing industri sekaligus kesejahteraan pekerja," katanya.

Sebelumnya, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kabupaten Bekasi, di Kantor Bupati, Cikarang Pusat, Rabu (08/07/2026).

Plt Bupati Asep Surya Atmaja, menyampaikan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan dan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Asep mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menyukseskan kegiatan SE 2026 ini. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat terutama para pelaku usaha dalam memberikan informasi data yang benar dan akurat kepada petugas sensus.

Reporter : Tata Jaelani

Editor : Yus Ismail

Berita Lainnya

BPS Perkuat Kolaborasi Lintas Kementerian untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
PEMERINTAHAN   Jul 21, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Cegah Kebakaran, UPTD TPA Burangkeng Intensifkan Patroli 24 Jam
PEMERINTAHAN   Jul 21, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Plt Bupati Bekasi Dorong Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri untuk Tekan Pengangguran
PEMERINTAHAN   Jul 21, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Kejar Target PAD, Pemkab Bekasi Libatkan Forkopimda dalam Penertiban Pajak Air Tanah dan Reklame
PEMERINTAHAN   Jul 21, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik