Minggu, 22 November 2026

Utamakan Pendekatan Humanis, Bupati Asep Minta Pengembang Pulihkan Akses Jalan dan Listrik Warga Kampung Nambo

PEMERINTAHAN   Nov 21, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 382 Kali


id14082_Compress_20261121_041959_9710.jpg
PERTEMUAN: Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja saat menggelar pertemuan bersama pihak pengembang, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi III, serta jajaran perangkat daerah terkait penyelesaian persoalan pembebasan lahan milik warga di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (20/11/2026). FOTO: TATA JAELANI

CIKARANG PUSAT – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengutamakan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan milik warga di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru.

Ia meminta pihak pengembang kawasan industri tetap memenuhi hak warga, termasuk mengaktifkan kembali jaringan listrik dan memulihkan akses jalan lingkungan bagi warga yang masih bertahan di lokasi tersebut.

Hal itu disampaikan Asep saat menggelar pertemuan bersama pihak pengembang, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi III, serta jajaran perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (20/11/2026).

"Saya melihat persoalan ini bukan semata-mata soal warga harus pindah atau tidak. Ada sisi kemanusiaan yang harus kita perhatikan. Mereka juga punya hak untuk menentukan pilihan dan tempat tinggalnya," ujar Asep.

Menurutnya, dari lima rumah warga yang sebelumnya masih bertahan di lokasi tersebut, kini tersisa dua rumah. Sebagian warga lainnya telah menyetujui proses pembebasan lahan dan pindah ke tempat yang disediakan. Namun, masih ada warga yang memilih bertahan karena memiliki ikatan emosional dengan tempat tinggalnya.

Asep mengungkapkan, salah seorang warga bahkan menyampaikan keinginannya untuk menghabiskan masa hidup di kampung tersebut. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin memaksakan keputusan, melainkan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi.

"Kalau memang warga masih ingin tinggal di situ, haknya harus kita hormati. Jangan sampai karena proses pengembangan kawasan, kemudian hak masyarakat untuk mendapatkan akses jalan dan listrik justru tidak terpenuhi," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Asep meminta pihak pengembang segera mengaktifkan kembali jaringan listrik dan membangun akses jalan lingkungan yang dapat digunakan warga. Ia juga menginstruksikan camat dan kepala desa untuk mendampingi masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Bahkan, Asep berencana meninjau langsung Kampung Nambo untuk berdialog dengan warga dan melihat kondisi di lapangan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan persoalan baru.

"Secepatnya listrik harus dinyalakan kembali dan akses jalan harus dibuatkan. Saya ingin memastikan langsung kondisi masyarakat di sana. Pendekatannya harus baik-baik, karena batu saja bisa berlubang kalau terus ditetesi air, apalagi hati manusia," ungkapnya.

Sementara itu, Fasilitator dari pihak pengembang kawasan, Budiyanto, menyampaikan bahwa pengembang menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Bekasi untuk memfasilitasi atau memediasi penyelesaian persoalan lahan warga di Kampung Nambo.

Menurutnya, pihak pengembang memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mempertemukan kepentingan seluruh pihak sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah.

"Jadi, dari pengembang itu menyerahkan sepenuhnya kebijakan kepada Bupati Bekasi agar menjadi fasilitator penyelesaian tanah warga di Kampung Nambo," ujar Budiyanto.

Budiyanto menjelaskan, apabila warga tetap tidak bersedia menjual tanahnya kepada pengembang, mereka diminta membuat surat pernyataan resmi sebagai bentuk penolakan. Surat tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang kawasan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk keberadaan lahan warga yang memilih untuk tidak dibebaskan.

Selain itu, pihak pengembang menyatakan kesiapannya untuk membangun kembali fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, terutama jaringan listrik dan akses jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan roda dua.

Budiyanto juga menyampaikan harapan agar warga mencabut laporan yang telah disampaikan ke Polres Metro Bekasi sehingga proses penyelesaian melalui musyawarah dapat berlangsung lebih kondusif.

Terkait penawaran pembebasan lahan, pengembang menyatakan kesiapannya membeli tanah warga dengan harga Rp1 juta per meter persegi. Selain itu, warga juga ditawarkan penggantian tanah di lokasi yang dinilai cukup strategis dengan luas yang sama seperti tanah sebelumnya.

"Pengembang siap membeli tanah dengan harga Rp1 juta per meter, ditambah penggantian tanah dengan lokasi yang cukup strategis. Luas tanah pengganti juga sama persis dengan luas tanah yang ditempati warga," tegasnya.(*)

Reporter : Tata Jaelani

Editorb    : Yus Ismail

 

Berita Lainnya

Bupati Bekasi Kawal Hak Warga Kampung Nambo di Tengah Pengembangan Kawasan Industri
PEMERINTAHAN   Nov 21, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Nia Yuniawati Asep Ajak Keluarga Biasakan Konsumsi Ikan Sejak Dini
PEMERINTAHAN   Nov 19, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Padukan Job Fair dan CSR, Pemkab Bekasi Tekan Angka Pengangguran dan Bangun Infrastruktur
PEMERINTAHAN   Nov 19, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik
Harkannas ke-13, Pemkab Bekasi Angkat Potensi Perikanan dan UMKM Lokal
PEMERINTAHAN   Nov 19, 2026   Posted by: Newsroom Diskominfosantik