Plt Bupati Tegaskan Akreditasi RSUD Kabupaten Bekasi Harus Berdampak pada Pelayanan

PEMERINTAHAN   Oct 8, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 68 Kali

---

CIBITUNG – Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan, pelaksanaan akreditasi RSUD Kabupaten Bekasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Akreditasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi momentum untuk memastikan standar mutu dan keselamatan pasien benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.

Penegasan tersebut disampaikan Asep saat membuka survei akreditasi RSUD Kabupaten Bekasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Quantum Indonesia (LARSQI) di RSUD Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Teuku Umar No. 202, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kamis (8/10/2026).

“Bagi kami, akreditasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat senantiasa memenuhi standar mutu dan mengutamakan keselamatan pasien,” ujar Asep.

Menurut Asep, RSUD memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan di tengah jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang besar. Karena itu, standar pelayanan harus terus dijaga dan ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, aman dan sesuai kebutuhan.

“Yang paling utama adalah menjaga mutu dan menjamin keselamatan pasien. Karena itu, saya berharap seluruh tenaga kesehatan terus bekerja secara profesional sesuai kompetensinya,” katanya.

Asep juga menilai survei yang dilakukan lembaga akreditasi independen menjadi bagian penting untuk melihat kondisi pelayanan secara objektif. Hasil penilaian diharapkan tidak hanya menjadi ukuran pencapaian, tetapi juga bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

“Kami berharap proses ini dapat berjalan produktif, terbuka dan konstruktif. Kami juga memohon pembimbingan dan arahan agar identifikasi yang dilakukan dapat terus mendorong perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kabupaten Bekasi Dr. dr. Sri Enny Mainiarti menjelaskan, survei akreditasi mencakup berbagai standar yang harus dipenuhi rumah sakit, mulai dari standar pelayanan, kinerja hingga administrasi sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.

“Elemen-elemen penilaian harus kita lengkapi sesuai aturan dari Kementerian Kesehatan. Proses akreditasi ini berkesinambungan dan harus terus berkelanjutan,” jelas Sri Enny.

Ia mengibaratkan proses akreditasi seperti seseorang yang telah menempuh pendidikan kemudian mengikuti ujian. Namun, penerapan standar dan pengetahuan yang telah dipelajari tidak boleh berhenti setelah proses penilaian selesai.

“Kalau kita sudah sekolah, kita belajar, kemudian kita mau ujian. Sekarang kita ujiannya. Tetapi ilmunya harus diterapkan terus. Nomor satu adalah mutu untuk memberikan pelayanan yang optimal sehingga kita menjaga keselamatan pasien,” katanya.

Sri Enny menegaskan, keselamatan pasien tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dokter, perawat maupun tenaga kesehatan. Peralatan medis, sarana-prasarana, sistem kelistrikan, ketersediaan air hingga sistem pelayanan rumah sakit juga harus dipastikan mendukung keselamatan pasien.

“Keselamatan pasien itu tidak hanya dokternya bekerja benar atau perawatnya baik. Ada alat, sarana, sistem kelistrikan, air dan lain-lain yang semuanya harus menunjang pelayanan,” tegasnya.

Menurutnya, survei LARSQI juga menjadi kesempatan bagi RSUD Kabupaten Bekasi untuk mengidentifikasi berbagai celah pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Beberapa masukan masyarakat yang menjadi perhatian antara lain waktu tunggu pasien dan keramahan dalam pelayanan.

“Memang ada beberapa keluhan pasien, misalnya waktu tunggu di rumah sakit masih lama dan ada perilaku pelayanan yang dirasakan kurang ramah. Itu akan kita kaji karena menjadi bagian dari mutu pelayanan,” ujarnya.

Sri Enny menjelaskan, persoalan waktu tunggu tidak selalu terjadi pada seluruh dokter karena terdapat kondisi tertentu seperti tindakan medis maupun operasi yang dapat memengaruhi jadwal pelayanan. Namun, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian karena masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu.

Selain mutu pelayanan, kesiapan menghadapi kondisi darurat juga menjadi bagian dari pemenuhan standar akreditasi. RSUD Kabupaten Bekasi telah melakukan simulasi kedaruratan, termasuk simulasi kebakaran, untuk memastikan seluruh unsur rumah sakit memahami prosedur keselamatan dan evakuasi.

“Kalau terjadi kebakaran, semua harus tahu apa yang dilakukan dan bagaimana proses evakuasinya. Kita sudah punya contoh simulasi dan itu menunjukkan kesiapan kita untuk mengatasi kondisi darurat,” katanya.

Dalam aspek digitalisasi, Sri Enny menyebut RSUD Kabupaten Bekasi terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Pengembangan dilakukan secara bertahap untuk mendukung pelayanan sekaligus menyesuaikan kebutuhan tenaga kesehatan dan perkembangan teknologi.

“Kalau dibilang maju, sudah lumayan bagus. Tetapi memang harus terus berkembang. SIMRS yang sekarang kita gunakan tetap kita jalankan dan terus kita kembangkan secara bertahap,” ungkapnya.

Terkait target akreditasi paripurna, Sri Enny mengatakan capaian tersebut menjadi harapan bersama. Namun, menurutnya, akreditasi tidak hanya menilai pelayanan dan sumber daya manusia, tetapi juga sarana-prasarana serta berbagai sistem pendukung di rumah sakit.

“Kita semua tentu berharap paripurna. Tetapi yang paling penting adalah kita melakukan perbaikan untuk diri kita terlebih dahulu. Apa pun hasilnya nanti, proses belajar dan perbaikan jauh lebih penting daripada hasilnya,” tuturnya.

Sri Enny menambahkan, peningkatan mutu pelayanan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dukungan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah sakit, prioritas pembangunan daerah serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

“Pimpinan, termasuk Pak Bupati, sudah mendukung kita. Tentunya dukungan itu disesuaikan dengan pagu anggaran dan kemampuan pemerintah daerah, karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan juga ada di perangkat daerah lainnya,” jelasnya.

Ke depan, RSUD Kabupaten Bekasi akan terus memperkuat kualitas pelayanan sekaligus melakukan pembenahan sarana-prasarana yang membutuhkan pemeliharaan. Langkah tersebut diarahkan agar peningkatan mutu tidak berhenti pada proses survei akreditasi, tetapi menjadi bagian dari budaya pelayanan rumah sakit.

“Kami berharap semangat kerja seluruh kawan-kawan di RSUD Kabupaten Bekasi terus meningkat. Perbaikan tidak hanya pada kinerja pelayanan, tetapi sarana-prasarana juga akan terus dimaksimalkan,” pungkas Sri Enny. (*)

Reporter : Tata Jaelani

Editor : Yus Ismail