Naik Signifikan, 160 Pengembang Sudah Serahkan Fasos-Fasum ke Pemerintah Daerah

PEMERINTAHAN   Nov 10, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 18 Kali

---

CIKARANG PUSAT - Capaian penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi terus meningkat. Hingga saat ini, sekitar 160 dari total 360 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi telah menyerahkan PSU atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Pada periode 2019-2020 jumlah pengembang yang telah menyerahkan PSU masih berkisar puluhan, hingga kini jumlahnya terus meningkat signifikan.

“Alhamdulillah dari tahun ke tahun terus meningkat, dulu pada 2019-2020 masih puluhan, sekarang sudah di atas 100. Ini merupakan lonjakan yang harus diapresiasi, karena proses penyerahan PSU tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita mengambil alih aset pengembang baik berupa sarana, prasarana maupun utilitas,” ujarnya pada Senin (09/11/2026).

Nurchaidir menjelaskan penyerahan PSU merupakan kewajiban setiap pengembang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Karena itu, Disperkimtan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mendorong pengembang yang belum menyelesaikan proses serah terima.

Lebih lanjut, Nurchaidir menerangkan, salah satu upaya yang telah dilakukan yakni dengan menggandeng dan memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, khususnya melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan pendampingan sekaligus mendorong percepatan penyerahan PSU.

“Kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman Kejari Kabupaten Bekasi melalui Kasi Datun untuk melakukan percepatan ataupun sosialisasi terhadap serah terima PSU,” ungkapnya.

Nurchaidir mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah agar semakin banyak pengembang yang segera memenuhi kewajibannya menyerahkan fasos-fasum.

“Dengan adanya kolaborasi ini, menjadi bagian dari upaya dan terobosan pemerintah daerah melalui Disperkimtan agar semakin banyak pengembang atau developer yang segera menyerahkan fasos-fasumnya,” katanya.

Ia menjelaskan, proses penyerahan PSU membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pengukuran lahan. Sinkronisasi dengan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar proses administrasi dan teknis serah terima dapat diselesaikan.

“Pengukuran lahannya ada di BPN, sehingga kami harus melakukan sinkronisasi dengan stakeholder terkait. Jadi, tidak bisa hanya pemerintah daerah dan pengembang saja, tetapi ada faktor eksternal lainnya yang juga harus dikolaborasikan dalam rangka percepatan serah terima PSU,” jelasnya.

Berdasarkan data, dari total sekitar 360 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi, kurang lebih 160 pengembang telah menyelesaikan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Sementara itu, sejumlah pengembang lainnya masih dalam proses penyelesaian.

“Kurang lebih ada 160 yang sudah menyerahkan, dan itu pun masih ada banyak yang sedang berproses. Jadi, kami terus berupaya mendorong percepatan serah terima PSU,” tuturnya.

Nurchaidir menambahkan, Ke depan Disperkimtan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kejari, BPN, serta para pengembang untuk menuntaskan penyerahan PSU di Kabupaten Bekasi.

Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola dan dipelihara secara optimal oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Reporter : Refki Maulana

Editor      : Fuad Fauzi