Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, bertempat di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan bahwa Pemkab Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Endin menyampaikan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
Dalam hal ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Setiap perangkat daerah juga dituntut untuk memastikan ketersediaan informasi publik, melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala, serta merespons setiap permohonan informasi masyarakat secara cepat, tepat, dan ramah, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
----
Videographer : Arif
Editor : Nadia
Uploader : Nadia
Berita Lainnya
TERPOPULER BULAN INI
Pengunjung hari ini : 21214
Pengunjung Bulan ini : 976571
Total Pengunjung : 4945020