Pemkab Bekasi Komitmen Kendalikan Inflasi Daerah dan Jaga Daya Beli Masyarakat

PEMERINTAHAN   Jun 11, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 479 Kali

---

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional dan global.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat di Karawang, Rabu (11/6/2025).

Pertemuan tahunan yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi itu dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Barat, para kepala daerah, serta jajaran perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

Wakil Bupati Asep menegaskan, pengendalian inflasi di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Beberapa program yang telah dijalankan antara lain operasi pasar murah, penguatan koordinasi TPID, serta pemantauan harga pasar secara langsung.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi jalur distribusi pangan untuk menekan harga di pasar. Pemkab Bekasi, lanjutnya, menggencarkan kolaborasi dengan distributor lokal, BUMDes, dan koperasi desa untuk memperpendek rantai distribusi.

“Langkah ini penting agar produk pertanian bisa langsung sampai ke pasar dengan harga terjangkau,” ujarnya. 

Dalam hal ketersediaan pangan, Kabupaten Bekasi juga dipastikan dalam kondisi stabil, hingga pertengahan 2025, khususnya komoditas beras, jagung, dan cabai. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi lahan aktif dan optimalisasi lahan tidur, serta kemitraan dengan kelompok tani dan pelaku usaha lokal.

Untuk menjaga daya beli, Pemkab Bekasi telah menjalankan kebijakan strategis seperti Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi), penguatan Satgas Inflasi Daerah, serta monitoring harga harian di pasar tradisional. Digitalisasi perdagangan juga terus didorong melalui pengembangan platform e-commerce guna memperluas akses pasar UMKM dan menekan biaya distribusi.

“Semua kebijakan ini kami desain adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antar daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Ia menyebut distribusi pangan yang panjang dan mahal sebagai salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi.

“Distribusi yang panjang harus dipangkas agar harga tidak naik hanya karena ongkos logistik,” ujar Dedy.

Ia juga mendorong percepatan digitalisasi ekonomi, perdagangan, dan layanan publik di seluruh daerah Jawa Barat melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa inflasi di Jawa Barat saat ini berada di angka 1,47 persen, atau pada kondisi "lampu kuning". Ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga agar inflasi tidak melampaui batas atas 3,5 persen sesuai target nasional.

“Stabilitas harga dan daya beli sangat bergantung pada ketahanan pangan. Maka pertanian lokal harus terus dijaga dan didukung,” tegasnya.

Sumber : Prokopim Pemkab Bekasi