Pemkab Bekasi Berhasil Tekan Beban APBD PBI hingga Rp7 Miliar per Bulan

SOSIAL   Aug 24, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 85 Kali

---

CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi terus melakukan langkah strategis untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta BPJS Kesehatan. Kolaborasi itu diarahkan untuk mengoptimalkan pengalihan kepesertaan PBI yang sebelumnya ditanggung APBD menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dr Alamsyah, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kesadaran bersama perangkat daerah dalam menyikapi kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

"Awalnya itu kesadaran bersama kita. Seluruh perangkat daerah tahu kondisi efisiensi dan beban APBD kita yang cukup besar. Karena itu, bagaimana beban tersebut bisa kita alihkan menjadi beban APBN," ujar Alamsyah saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/08/2026).

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan melalui forum komunikasi lintas perangkat daerah. Dalam prosesnya, Disdukcapil melakukan pemutakhiran dan klarifikasi data, sementara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan bersama-sama mengusulkan pengalihan kepesertaan kepada Kementerian Sosial.

"Setiap bulan kita mengajukan pengalihan peserta PBI yang ditanggung APBD ke beban APBN. Data kita entry dan lakukan kliring bersama, kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial melalui pengantar pimpinan, dalam hal ini PLT Bupati. Mungkin itulah yang membuat kita diberikan penghargaan oleh Plt Bupati," jelasnya.

Alamsyah menyebutkan, proses tersebut telah berjalan sejak 2024 dan mulai diintensifkan tepatnya pada Oktober 2024 setelah Pemkab Bekasi menghadirkan pihak Kementerian Sosial untuk memperkuat koordinasi dan mekanisme pengalihan kepesertaan.

Hasilnya, beban pembiayaan PBI yang sebelumnya berada pada kisaran Rp31 miliar hingga Rp33 miliar per bulan kini turun menjadi sekitar Rp25 miliar hingga Rp26 miliar per bulan.

"Artinya berkurang kurang lebih Rp6 miliar sampai Rp7 miliar dalam satu bulan. Kalau dikalikan 12 bulan, tentu sangat lumayan. Puluhan miliar bisa kita hemat," katanya.

Penghematan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi APBD tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang terlibat dalam proses pengalihan kepesertaan.

Selain berdampak pada pembiayaan, pengalihan tersebut juga menunjukkan perubahan komposisi kepesertaan PBI yang ditanggung pemerintah. Alamsyah menyampaikan, pada awalnya sekitar 900 ribu peserta menjadi beban APBD, sementara sekitar 600 ribu peserta ditanggung APBN.

"Sekarang sudah berbalik. Beban APBN menjadi sekitar 900 ribu, kemudian APBD sekitar 600 ribu yang terdaftar. Ini belum bicara yang aktif," ungkapnya.

Ia menegaskan, upaya pengalihan kepesertaan tersebut masih terus dilakukan karena Kabupaten Bekasi masih mendapatkan peluang tambahan kuota dari Kementerian Sosial.

"Masih berlanjut karena peluangnya masih ada. Kuota kita masih diberikan Kemensos sekitar 13 ribu. Jadi proses ini masih terus kita lakukan," ujarnya.

Alamsyah menambahkan, proses pengalihan kepesertaan PBI tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk pemutakhiran data penerima manfaat. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat ketepatan sasaran sekaligus mendukung pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif dan efisien.

" Kita akan terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dan pemerintah pusat agar perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat tetap terjaga, sementara beban pembiayaan daerah dapat dikelola secara lebih optimal," terangnya.

Reporter : Tata Jaelani

Editor : Fuad Fauzi