Pasca Relokasi PKL, Kawasan SGC Steril, Petugas Satpol PP Lakukan Patroli Rutin

EKONOMI   Mar 3, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 55 Kali

---

CIKARANG UTARA – Kondisi perempatan SGC Cikarang Utara dipastikan telah steril dari aktivitas pedagang kaki lima sejak dilakukan penertiban pada 16 Februari lalu. 

Kepala UPTD Wilayah IV Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Hasyim Adnan, menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan lagi pedagang yang mencoba berjualan secara sembunyi-sembunyi di lokasi tersebut.

“Alhamdulillah sudah tidak ada pedagang yang kucing-kucingan. Kondisi di perempatan SGC sekarang aman dan steril,” ujar Hasyim saat memberikan keterangan di Cikarang Utara pada Selasa (03/03/2026).

Ia menjelaskan, sejak hari pertama penertiban hingga sekarang situasi relatif kondusif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih melakukan patroli rutin, terutama pada malam hari, untuk memastikan tidak ada aktivitas jual beli yang kembali muncul di area lampu merah tersebut.

“Satpol PP masih patroli dan berjaga tiap malam. Kami memang diminta untuk terus mengawasi agar kondisi tetap tertib,” katanya.

Meski demikian, Hasyim mengakui persoalan belum sepenuhnya selesai. Permasalahan kini bergeser ke area Pasar Cikarang, khususnya terkait keberadaan pedagang pasar tumpah yang direlokasi ke depan Ramayana lama. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 200 pedagang yang dipindahkan ke lokasi sementara tersebut.

“Data terakhir sekitar 200 pedagang. Itu pedagang ya, bukan lapak. Karena satu pedagang bisa punya beberapa lapak,” jelasnya.

Ia menilai lokasi relokasi yang ada saat ini belum sepenuhnya ideal. Selain keterbatasan lahan pelataran, muncul sejumlah keluhan dari pedagang toko di lantai dasar dan basement yang merasa terganggu, terutama akibat persoalan kebersihan pada pagi hari.

“Pedagang toko bawah sempat protes karena setiap pagi tokonya kotor. Itu jadi laporan ke kantor, dan memang ini yang sedang kami benahi,” ungkap Hasyim.

Terkait solusi jangka panjang, Hasyim menyebutkan bahwa sebelumnya pernah ada rencana pembelian lahan pada masa kepemimpinan almarhum Bupati Bekasi untuk penataan pedagang di kawasan lampu merah. Namun hingga kini rencana tersebut belum berlanjut.

“Dulu sempat ada rencana pembelian lahan untuk relokasi khusus pedagang lampu merah. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya,” katanya.

Ia menambahkan, untuk rencana pembangunan Pasar Baru masih menunggu realisasi yang direncanakan pada 2027. Skema pembangunan bisa melalui anggaran pemerintah daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga, tergantung kebijakan yang diambil nantinya.

“Katanya rencana 2027. Nanti apakah melalui APBD atau pihak ketiga, biasanya seperti itu mekanismenya,” jelasnya.

Dari sisi omzet, Hasyim menyebut para pedagang yang telah direlokasi sejauh ini tidak mengeluhkan penurunan penjualan secara signifikan. Aktivitas jual beli dinilai masih berjalan normal, meski dinamika di lapangan tetap ada.

“Alhamdulillah tidak ada keluhan sepi. Penjualan masih normal,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pungutan resmi yang diberlakukan hanya retribusi sebesar Rp5.000 per lapak, yang langsung disetorkan ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Di luar itu, pihaknya tidak membenarkan adanya pungutan lain yang tidak memiliki dasar resmi.

“Retribusi resmi Rp5.000 per lapak dan langsung masuk kas daerah. Di luar itu bukan kewenangan kami,” tegasnya.

Sebagai pengelola, Hasyim berharap penataan pedagang ke depan dapat dilakukan lebih komprehensif, termasuk penanganan persoalan kebersihan, sampah, serta fasilitas umum seperti toilet agar tidak menimbulkan keluhan baru di kemudian hari.

“Kami ingin penataan lebih rapi, masalah kebersihan tertangani, dan pedagang juga nyaman. Tapi memang untuk langkah lanjutan saat ini masih kami bahas,” pungkasnya. (*)

Reporter : Tata Jaelani

Editor      : Yus Ismail