Genjot Peralihan PBI APBD ke APBN, Pemkab Bekasi Bisa Hemat Miliaran Rupiah

PEMERINTAHAN   Apr 29, 2026  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 53 Kali

---

CIKARANG PUSAT – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi terus mendorong peralihan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari skema APBD ke APBN guna meringankan beban keuangan daerah.

Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, dr Alamsyah, mengungkapkan bahwa hingga awal tahun 2026 terdapat peralihan peserta dari APBD ke APBN sebanyak 165.300 jiwa.

“Untuk PBI yang dibiayai APBN, sampai Januari tercatat sebanyak 767.690 peserta. Namun pada Maret mengalami penurunan menjadi 757.685 peserta, karena adanya penyesuaian anggaran di pemerintah pusat,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (29/04/2026).

Ia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi lantaran alokasi anggaran nasional difokuskan untuk pembangunan di wilayah Aceh, sehingga berdampak pada kuota PBI secara nasional.

Di sisi lain, Dinsos secara rutin mengusulkan data calon penerima ke Kementerian Sosial (Kemensos) setiap bulan. Jumlah usulan mencapai 56.156 jiwa per bulan.

“Data yang kami usulkan berasal dari hasil pemadanan, khususnya masyarakat pada kategori desil 6 sampai 10 yang dinilai layak untuk diturunkan ke desil yang lebih rendah agar bisa masuk dalam penerima bantuan,” jelasnya.

Menurutnya, total data hasil pemadanan yang masuk kategori tersebut mencapai 304.407 jiwa, yang telah diusulkan oleh petugas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa hingga kabupaten.

Lebih lanjut, Alamsyah memaparkan adanya potensi penghematan anggaran daerah yang cukup signifikan dari peralihan tersebut. Pada Januari, jumlah PBI APBN tercatat sebanyak 765.955 peserta, sementara PBI yang masih ditanggung APBD sebanyak 682.399 peserta.

“Dari data itu terlihat adanya pengurangan beban APBD sebesar Rp35.093.520.000 akibat peralihan ke APBN,” katanya.

Ia menambahkan, apabila upaya pengusulan rutin sebesar 56.156 peserta per bulan terus berjalan, maka potensi penghematan APBD bisa semakin besar.

“Setiap bulan kita bisa mengurangi beban APBD sekitar Rp1.965.460.000. Ini tentu sangat membantu efisiensi anggaran daerah,” tandasnya. (*)

Reporter : Tata Jaelani

Editor : Yus Ismail