Bupati Bekasi Tegaskan Pembangunan 2026 Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

UMUM   Nov 10, 2025  -   Diposting Oleh : Newsroom Diskominfosantik  -  Dibaca : 787 Kali

---

CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 melalui penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Bekasi, pada Senin (10/11/2025). Penetapan tersebut menjadi langkah awal dalam menyelaraskan postur anggaran dengan visi dan misi pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun 2026 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.

“Alhamdulillah pada hari ini kita telah menetapkan paripurna penganggaran KUA-PPAS 2026. Alokasi postur pembangunan diarahkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, utamanya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sarana-prasarana,” ujar Bupati Ade Kuswara Kunang.

Bupati Ade menambahkan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah program sosial yang berpihak pada masyarakat, seperti insentif bagi guru ngaji kampung sebesar Rp300 ribu per bulan, bantuan anggaran kematian bagi warga kurang mampu, serta kenaikan insentif RT dan RW sebesar Rp100 ribu menyesuaikan kondisi fiskal daerah.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan menghadapi pemotongan dana transfer dari pusat lebih dari Rp600 miliar pada tahun depan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bekasi untuk memperkuat inovasi pendapatan daerah.

“Kami berkoordinasi dengan legislatif agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Bapenda saya minta berinovasi, apakah melalui perda baru yang dapat menarik retribusi, atau dengan memanfaatkan tanah kas daerah secara produktif,” jelasnya.

Bupati Ade juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, terutama pada tahun ini yang menjadi momentum realisasi janji kampanye untuk mengarahkan anggaran hibah ke sektor pembangunan dasar masyarakat.

“Hibah-hibah kita efisiensikan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Bekasi tengah menginisiasi regulasi pengelolaan limbah logam industri sebagai potensi baru peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kabupaten Bekasi adalah penyandang industri terbesar di Asia Tenggara. Banyak limbah yang bernilai ekonomis, namun belum memiliki dasar retribusi. Jika dikaji dan diatur melalui perda atau perbup, ini bisa menjadi sumber PAD baru,” terang Bupati Ade.

Ia menegaskan, seluruh arah pembangunan dan penganggaran 2026 telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta hasil koordinasi bersama DPRD untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan fiskal daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif, kami optimistis pembangunan Bekasi 2026 akan lebih terarah, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutup Bupati Ade Kuswara Kunang.

Reporter : Arif Tiarno