Rabu, 06 Agustus 2025
CIKARANG PUSAT — Menyikapi aduan masyarakat terkait padamnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik seperti Kalimalang dan Jalan Raya Cikarang Bekasi Laut ( CBL), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi menyampaikan evaluasi menyeluruh sekaligus solusi jangka panjang yang tengah disiapkan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna, mengatakan bahwa tantangan penerangan jalan di Kabupaten Bekasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan panjang jalan kabupaten mencapai 1.061 kilometer, tidak semua ruas jalan telah dilengkapi PJU akibat keterbatasan anggaran.
"Kalau ingin semua jalan terang, kita butuh tidak kurang dari Rp1 triliun. Karena itu, kita mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang pembayarannya dilakukan selama 10 tahun, sehingga tidak memberatkan keuangan daerah," ujar Yana kepada bekasikab.go.id. pada Selasa (05/08/2025).
Ia menjelaskan, pembiayaan KPBU akan bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang selama ini dikumpulkan dari masyarakat dan menjadi bagian dari pendapatan daerah.
"Dana PPJ tidak ditarik ke pusat. Kabupaten Bekasi memiliki jatah sendiri, sekitar Rp350 miliar per tahun. Dengan biaya listrik PJU mencapai sekitar Rp43 miliar per tahun, seharusnya masih cukup, asalkan tidak digunakan untuk pos lain," jelasnya.
Lebih lanjut, Yana membeberkan berbagai kendala teknis yang menyebabkan banyak PJU padam. Mulai dari kerusakan bohlam, konektor, kabel yang terputus, hingga pencurian kabel oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Sebagian besar jaringan PJU kita merupakan hibah dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkimtan) pada 2021-2022. Banyak kabel yang sudah tua, rawan putus, dan tidak sedikit yang hilang karena dicuri," ungkapnya.
Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan 23 kecamatan yang harus dilayani, Dinas Perhubungan hanya memiliki enam personel teknis dan satu armada skylift untuk melakukan perbaikan PJU.
"Kalau ada PJU mati di Bojongmangu atau Cabangbungin, sementara alat kita cuma satu, perbaikannya bisa memakan waktu dua hingga tiga hari," tambah Yana.
Untuk itu, Dishub Kabupaten Bekasi terus berinovasi, antara lain dengan membentuk korwil di tiap wilayah. Selain itu untuk menekan biaya, Pemkab Bekasi juga berencana menerapkan teknologi smart lighting dan sistem baterisasi pada lampu PJU. Teknologi ini diharapkan dapat memangkas beban listrik yang saat ini mencapai lebih dari 10.000 titik, sementara kebutuhan idealnya mencapai 30.000 titik.
"Dulu lampu 300-400 watt, sekarang sudah LED 90-120 watt. Tapi tagihan PLN masih tetap tinggi. Kalau smart lighting dan KPBU ini jadi, beban biaya bisa ditekan hingga Rp20-25 miliar per tahun," katanya.
Sementara untuk biaya perawatan, penggantian lampu, pembelian kabel, dan lainnya memakan anggaran Rp2-5 miliar per tahun.
Yana juga memaparkan bahwa jika kebutuhan 30.000 tiang PJU bisa dipenuhi, dengan asumsi biaya Rp25 juta per tiang dan tambahan untuk pemeliharaan, maka total kebutuhan bisa mencapai Rp1 triliun.
"Kalau hanya mengandalkan anggaran tahunan Rp10 miliar, butuh waktu 100 tahun untuk menerangi seluruh jalan kabupaten," ucapnya.
Di akhir penyampaiannya, Yana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas penerangan jalan agar tidak rusak ataupun dicuri. Ia juga mengimbau agar laporan terkait gangguan PJU bisa segera disampaikan agar segera ditindaklanjuti.
"PJU adalah bagian dari pelayanan publik. Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Tapi tentu, semua ini butuh dukungan dan partisipasi bersama," pungkasnya.(*)
REPORTER: TATA JAELANI
Berita Lainnya
TERPOPULER BULAN INI
Pengunjung hari ini : 6
Pengunjung Bulan ini : 372289
Total Pengunjung : 4102744
