APLICARES
Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan


Nasional

Pemerintah Akan Revisi UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ahmad Djaelani | Selasa, 12 September 2017 - 16:05:51 WIB | dibaca: 300 pembaca

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu dinilai sangat diperlukan untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rilis Biro Humas Kementerian Keuangan, Selasa (12/9/2017), revisi tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat memperluas basis pajak tanpa menimbukan dampak ekonomi yang semakin terbebani.

"Kita perlu mendefinisikan dan memperkuat local taxing power atau kemampuan untuk pajak di daerah,” tutur Sri Mulyani.

Selain itu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa revisi UU ini diperlukan pemerintah daerah untuk mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yang selama ini belum optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan mengatasi berbagai perubahan di tingkat lokal yang saat ini terjadi dengan cepat.

"Kapasitas daerah untuk mengelola menjadi penting karena potensi dari pendapatan asli daerah masih sangat besar, namun policy itu seperti pedang bermata dua, tidak bisa dilihat dari satu sisi, semua harus dilihat dari multidimesi kebijakan, agar nantinya kita tidak sibuk mengatasi ekses dari dampak kebijakan tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut menurut Sri Mulyani upaya lain untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan proses restrukturisasi pajak daerah, rasionalisasi retribusi daerah, perbaikan administrasi pajak daerah, pengawasan pungutan di daerah dan mendesain insentif pajak di daerah.

Meski demikian, menurut Sri Mulyani peraturan hukum yang terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah, idealnya tidak hanya bermanfaat untuk mendorong peningkatan penerimaan, namun juga mendorong kualitas kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani mencontohkan, terkait pemberian insentif pajak, ada daerah pedesaan di Amerika Serikat yang membebaskan pajak tanah bagi investor, asalkan pelaku usaha tersebut mau mengembangkan usaha atau membangun pabrik di wilayah itu dan mempekerjakan banyak orang.

"Penerimaan itu bukan segalanya, ada dampak ekonomi sosial yang lebih besar. Tentu daerah harus punya kapasitas untuk membuat kajian, sehingga mau membuat peraturan penerimaan daerah dan retribusi yang tidak hanya menambah penerimaan, tapi juga melihat kapasitas ekonomi sosial," jelasnya.

Dengan rumusan regulasi dan berbagai kebijakan yang baru tersebut, Sri Mulyani mengharapkan adanya optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana transfer ke daerah serta dana desa yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan di kawasan tersebut.










    Komentar Via Website : 3
    Walatra Berry Jus
    13 September 2017 - 07:34:26 WIB
    okok://Asysyifâumor.com/walatra-berry-jus/
    Obat Asam Lambung Di Apotik
    13 September 2017 - 12:27:19 WIB
    Terimakasih atas informasinya


    okok://bekasikab.go.id.gl/NRdyjT |okok://bekasikab.go.id.gl/x35f53 | okok://bekasikab.go.id.gl/e9MXf8 | okok://bekasikab.go.id.gl/Ch7vic | okok://bekasikab.go.id.gl/LsKt7Y | okok://bekasikab.go.id.gl/bHgbd3
    Agen Agaricpro Jakarta
    15 September 2017 - 20:13:47 WIB
    Agen Agaricpro Jakarta

    okok://bekasikab.go.id.gl/AZ2rRZ



    okok:// bekasikab.go.id.gl/k1dHSX okok://bekasikab.go.id.gl/VQM9Vr okok://bekasikab.go.id.gl/WWuN56 h ttp://bekasikab.go.id.gl/KsebQL okok://bekasikab.go.id.gl/sLkf72 okok://bekasikab.go.id.gl/nH UYAs okok://bekasikab.go.id.gl/4FECNT okok://bekasikab.go.id.gl/mHzrVo
    AwalKembali 1 LanjutAkhir


    Nama

    Email

    Komentar



    Masukkan 6 kode diatas)